Ketidakadilan Ekonomi Jadi Ancam Akses Pendidikan Anak Perempuan di Malaysia
Oleh: Fitri Leilani Desmonda
Lp2m.uinssc.ac.id – Krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada 2025 membawa dampak signifikan terhadap keluarga berpenghasilan rendah di Malaysia.
Salah satu dampak paling serius adalah keputusan sebagian keluarga untuk menarik anak-anak mereka keluar dari sekolah demi menghemat biaya.
Sayangnya, keputusan ini tidak selalu adil gender. Anak perempuan lebih sering menjadi korban dibanding anak laki-laki, karena keluarga masih menganggap pendidikan anak laki-laki lebih penting untuk masa depan.
Sisters in Islam (SIS) mencatat dalam laporan Telenisa 2024 bahwa tren ini semakin meningkat pasca pandemi dan berlanjut hingga tahun 2025. Ibu-ibu yang datang untuk berkonsultasi melaporkan bahwa anak perempuan mereka lebih sering diberhentikan dari PAUD atau sekolah dasar karena keterbatasan biaya, sementara anak laki-laki tetap didukung melanjutkan pendidikan.
SIS menilai hal ini sebagai bentuk diskriminasi yang melanggar hak anak sekaligus bertentangan dengan prinsip ‘adl (keadilan) dalam Islam.
Kasus nyata muncul di Perak pada Maret 2025, ketika media lokal menyoroti keluarga berpenghasilan rendah yang menarik dua anak perempuannya dari PAUD karena biaya transportasi dan seragam sekolah dianggap tidak terjangkau.
Sementara itu, anak laki-laki mereka tetap disekolahkan. Kasus ini menuai kritik publik, terutama dari kelompok perempuan yang menilai keputusan tersebut hanya memperkuat ketidakadilan gender dalam pendidikan sejak dini.
Fakta dan Data Terkini
Melansir dari laman Kupipedia menyebutkan bahwa 1 dari 5 anak perempuan usia dini di keluarga miskin berisiko putus sekolah, sementara persentasenya lebih rendah untuk anak laki-laki. Faktor ekonomi memang menjadi alasan utama, tetapi di balik itu ada nilai budaya yang masih melekat, laki-laki dianggap calon pencari nafkah sedangkan perempuan diarahkan untuk mengurus rumah tangga.
Sementara itu dalam artikel di Mubadalah.id “Akses Pendidikan Anak dan Keadilan Gender.” Mereka menekankan bahwa pendidikan anak perempuan sering dipandang sekunder, padahal dalam realitas modern, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperan penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Menurut Mubadalah, mengabaikan pendidikan anak perempuan berarti mengabaikan potensi setengah dari generasi masa depan.
SIS Forum melalui konseling Telenisa juga menemukan pola diskriminasi serupa. Seorang ibu di Kuala Lumpur melaporkan bahwa mertuanya menekan suami untuk lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki, sementara anak perempuannya dianggap cukup belajar mengurus rumah.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa bias gender tidak hanya muncul dalam keputusan orang tua inti, tetapi juga dipengaruhi tekanan keluarga besar.
Perspektif Islam dan Prinsip Keadilan
Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak universal, tanpa memandang gender. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada alasan syar’i untuk membedakan hak pendidikan anak berdasarkan jenis kelamin.
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menolak pendidikan anak perempuan adalah bentuk pelanggaran hak asasi dan pengkhianatan terhadap ajaran Islam. KUPI menekankan pentingnya mengubah paradigma keluarga bahwa pendidikan adalah investasi bersama, bukan beban yang bisa dinegosiasikan berdasarkan gender.
SIS pun menyoroti pentingnya menghadirkan tafsir keadilan gender dalam kebijakan publik. Ketika anak perempuan ditarik dari sekolah, bukan hanya hak individu yang hilang, tetapi juga kesempatan masyarakat untuk memperoleh kontribusi besar dari generasi perempuan yang berpendidikan. []
Lihat dokumentasi lengkap kegiatan ini di Instagram LP2M UIN SSC.
Baca artikel menarik lainnya di laman LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon: https://lp2m.uinssc.ac.id/category/berita/
