Ketika Perceraian Menyisakan Persoalan Hak Asuh Anak
Oleh: Raitam Afandi
Lp2m.uinssc.ac.id – Perceraian selalu menjadi babak sulit dalam kehidupan keluarga. Namun, di balik putusnya ikatan suami-istri, ada persoalan yang sering lebih rumit dan emosional: hak asuh anak, atau dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah.
Di Indonesia, isu ini diatur melalui dua kerangka hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam.
Pada prinsipnya, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meski telah bercerai. Namun, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa penentuan siapa yang berhak memegang hadhanah kerap memicu sengketa panjang.
Kerangka Hukum
Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa pasca perceraian, ibu dan ayah tetap memikul kewajiban memelihara anak demi kepentingannya. Jika terjadi perselisihan, pengadilanlah yang memberi putusan.
KHI mengatur lebih rinci melalui Pasal 105:
- Pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) berada pada ibu.
- Anak yang sudah mumayyiz diberi hak memilih tinggal bersama ayah atau ibu.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.
Meski begitu, hakim tetap dapat mempertimbangkan faktor lain, seperti stabilitas psikologis, kondisi ekonomi, maupun rekam jejak pengasuhan.
Di pengadilan, perkara hadhanah jarang sesederhana aturan di atas. Hakim harus menilai bukti, saksi, dan kondisi riil demi menjaga the best interest of the child—kepentingan terbaik anak.
Ada kasus ketika hak asuh anak di bawah 12 tahun jatuh ke tangan ayah karena ibu dinilai tidak layak secara moral atau mental. Sebaliknya, ada pula anak mumayyiz yang memilih tinggal bersama ayah, tetapi hakim memutuskan sebaliknya demi keberlangsungan pendidikan dan kesehatan psikologisnya.
Studi Kasus: PA Sungai Penuh
Contoh nyata terlihat pada putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn. Seorang ibu menggugat hak asuh atas anaknya yang lahir tahun 2017. Hakim mengabulkan gugatan dan menetapkan hak pengasuhan berada pada ibu, dengan pertimbangan usia anak masih di bawah 12 tahun serta kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.
Putusan ini sejalan dengan Pasal 105 KHI, tetapi juga menunjukkan bahwa hakim menimbang aspek emosional dan perkembangan anak, bukan sekadar faktor usia.
Sayangnya, keputusan pengadilan tidak selalu mengakhiri konflik. Ada pihak yang menolak menyerahkan anak atau membatasi akses kunjungan. Eksekusi putusan pun menjadi persoalan pelik.
Berbeda dengan eksekusi harta, eksekusi hak asuh melibatkan anak yang memiliki perasaan dan keterikatan emosional. Maka dari itu parat pengadilan harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan trauma. Tak jarang, mediasi ulang ditempuh demi menemukan solusi damai.
Bahkan, hak asuh bukan sekadar status hukum, melainkan penentu masa depan anak. Psikolog anak menekankan pentingnya keterlibatan kedua orang tua. Anak yang terputus dari salah satu orang tua berisiko mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi, hingga kesulitan dalam relasi sosial.
Di masyarakat, stigma terhadap orang tua yang “kehilangan” hak asuh masih kuat, sehingga berpotensi memperkeruh hubungan orang tua-anak dan memicu konflik lanjutan.
Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah dengan penguatan sistem dengan: memperluas mediasi keluarga, membentuk unit khusus untuk mengawasi pelaksanaan hak asuh, serta mempercepat eksekusi bila terjadi pelanggaran.
Selain itu, edukasi publik penting dilakukan agar orang tua memahami bahwa hak asuh bukan ajang perebutan atau balas dendam, melainkan demi kepentingan anak. []
Lihat dokumentasi lengkap kegiatan ini di Instagram LP2M UIN SSC.
Baca artikel menarik lainnya di laman LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon: https://lp2m.uinssc.ac.id/category/berita/
