Upaya SIS Forum Malaysia dalam Perjuangan Hak Finansial Perempuan

Oleh: Natia

Perjuangan Hak Finansial Perempuan – Di Malaysia, ada sekelompok perempuan yang terus memperjuangkan hak-hak kelompok rentan termasuk para perempuan. Mereka adalah Sisters in Islam (SIS) Forum Malaysia, sebuah organisasi advokasi yang berani menyuarakan reformasi hukum demi melindungi hak finansial perempuan Muslim.

Selama puluhan tahun, SIS konsisten memperjuangkan interpretasi hukum waris dan keluarga yang lebih adil, dengan keyakinan bahwa kesetaraan gender harus dimulai dari kemandirian ekonomi.

Kasus-kasus perempuan Muslim yang berpendapatan rendah pasca-perceraian seperti di melansir dari website SIS, menunjukkan jurang besar antara hak yang dijamin undang-undang Islam dengan realitas di lapangan. Sehingga jalan menuju keadilan jelas tidak mudah.

Hak finansial bagi SIS adalah pilar krusial dalam mencapai kesetaraan gender. Namun, bagi banyak perempuan Muslim di Malaysia, akses terhadap keadilan ekonomi masih terhambat oleh interpretasi hukum waris yang bias dan praktik budaya patriarki.

Padahal, kesetaraan gender bukan hanya soal fairness, tetapi juga fondasi masyarakat sehat dan ekonomi yang tangguh.

Akar Masalah: Hukum, Budaya, dan Ketimpangan

Pertama, hukum waris yang tidak adil. Sistem waris konvensional seringkali menempatkan perempuan pada posisi lemah. Anak perempuan hanya mendapat separuh bagian dari anak laki-laki, sementara seorang istri bisa kehilangan haknya atas properti jika suami meninggal tanpa wasiat. Kondisi ini memperkuat ketergantungan perempuan pada laki-laki.

Kedua, budaya patriarki yang mengakar. Norma sosial tradisional menempatkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, sementara laki-laki dianggap pencari nafkah utama. Akibatnya, banyak perempuan tidak didorong untuk mengelola aset atau membangun kemandirian finansial.

Ketiga, dampak pada kesejahteraan perempuan. Kurangnya kontrol terhadap sumber daya finansial membuat perempuan rentan terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan kekerasan domestik. Data global menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan pasangan intim, yang sering diperparah oleh ketergantungan ekonomi.

Jalan Keluar: Reformasi Hukum dan Sosial

Pertama, reinterpretasi hukum Islam. SIS mendorong pembacaan progresif atas hukum waris, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Instrumen wasiat (wasiyyah) bisa dimaksimalkan untuk melindungi hak istri dan anak perempuan.

Kedua, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesadaran publik tentang hak finansial perempuan harus ditingkatkan lewat program literasi hukum, pelatihan pengelolaan keuangan, dan kampanye publik yang inklusif.

Ketiga, kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hak properti perempuan, memastikan pembagian waris yang adil, serta mengakui kontribusi domestik perempuan yang selama ini tak dianggap bernilai.

Seruan Tindakan

Dari tiga upaya tersebut, Ameena Siddiqi (Pengurus Komunikasi SIS) menekankan pentingnya reformasi undang-undang yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta program dukungan yang menyasar kesejahteraan perempuan dan anak.

Shareena Sheriff (Pengarah Lembaga SIS) menyerukan perubahan sistemik, mulai dari peningkatan kesadaran publik, perluasan bantuan hukum, pemberdayaan ekonomi, hingga sanksi bagi bekas suami yang lalai.

Bahkan, mantan Hakim Syarie Datuk Ismail Yahya mengingatkan bahwa praktik di mahkamah sering kali tidak sesuai dengan peruntukan undang-undang, sehingga pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh agar keadilan benar-benar terwujud.

Oleh karena itu, kesetaraan finansial bagi perempuan Muslim di Malaysia bukan hanya soal keadilan, tetapi juga fondasi bagi masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Selama hukum masih bias, patriarki dibiarkan, dan akses keadilan terbatas, kesetaraan gender akan tetap menjadi janji kosong. []

Lihat dokumentasi lengkap kegiatan ini di Instagram LP2M UIN SSC.

Baca artikel menarik lainnya di laman LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon: https://lp2m.uinssc.ac.id/category/berita/