Konservatisme Islam dan Pergeseran Peta Politik Malaysia

Oleh: Nur Faizah

Lp2m.uinssc.ac.id – Lanskap politik dan sosial Malaysia tengah mengalami transformasi yang signifikan. Negara yang selama ini dikenal sebagai masyarakat multietnis paling harmonis di Asia Tenggara kini diwarnai oleh meningkatnya pengaruh konservatisme Islam, fenomena yang populer disebut sebagai Gelombang Hijau.

Perubahan ini tidak hanya mengubah peta elektoral, tetapi juga memunculkan perdebatan panjang tentang identitas nasional, hak-hak minoritas, serta arah masa depan pemerintahan Perdana

Di garis depan perubahan ini berdiri koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN), yang didominasi oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Dalam satu dekade terakhir, PAS berhasil meraih lonjakan popularitas dan kemenangan elektoral yang signifikan.

Pada pemilu negara bagian 2023, PN menguasai 146 dari 245 kursi—sebuah capaian yang memperkuat pengaruh mereka di wilayah utara dan timur Malaysia. Daya tarik partai ini tampak kuat di kalangan pemilih muda Melayu yang cenderung konservatif.

Di wilayah kekuasaannya seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis, PAS aktif mendorong kebijakan yang sejalan dengan ideologi Islam konservatif. Penerapan hukum hudud, aturan berpakaian ketat, dan segregasi gender di ruang publik menjadi bagian dari agenda politik yang mereka usung sebagai bentuk “Islamisasi” negara bagian.

Politikus Wan Saiful Wan Jan menilai fenomena ini sebagai sesuatu yang alami. “Malaysia sejak dulu adalah masyarakat konservatif yang mempraktikkan demokrasi liberal. Islam adalah inti dari identitas nasional kita,” ujarnya kepada DW. Namun, ia juga mengingatkan adanya kecenderungan untuk menyingkirkan warisan multireligius dan multietnis yang selama ini menjadi dasar Malaysia modern.

Sementara itu, pemerintahan Anwar Ibrahim kerap dituding menggunakan isu “Islamisasi” sebagai momok politik untuk menutupi kelemahan kinerja. Meski Anwar mengusung konsep Madani—Islam moderat dan inklusif—pemerintahannya tetap terlihat memperkuat struktur keislaman dalam birokrasi.

Langkah ini dianggap sebagai upaya meredam tekanan politik dari oposisi tanpa benar-benar memperluas ruang bagi keberagaman pandangan.

Kekhawatiran dari Berbagai Pihak

Kebangkitan konservatisme Islam menimbulkan kekhawatiran di banyak kalangan. Profesor James Chin dari University of Tasmania menyoroti sistem pendidikan agama yang menurutnya digunakan untuk membentuk pola pikir monolitik di kalangan muda Melayu.

“Mereka diajarkan bahwa Islam adalah jawaban untuk segala hal,” ujarnya. Ia menambahkan, kegagalan partai-partai arus utama dalam menyediakan lapangan kerja dan pendidikan berkualitas membuat banyak anak muda merasa kecewa, lalu berpaling pada Islam politik yang menjanjikan kepastian moral dan ekonomi.

Kelompok masyarakat sipil seperti Sisters in Islam (SIS) juga menilai arah ini dengan kecemasan. Selama bertahun-tahun, organisasi tersebut memperjuangkan hak perempuan dalam kerangka Islam progresif.

Dalam konteks Gelombang Hijau, suara mereka menjadi pengingat bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik harus tetap menjunjung inklusivitas, keadilan, dan perlindungan terhadap semua warga negara—termasuk perempuan dan kelompok minoritas.

Sementara itu, data survei menunjukkan dukungan luas terhadap arus konservatif. Menurut Pew Research Center (2023), sekitar 86% Muslim Malaysia mendukung penerapan Syariah sebagai hukum resmi.

Namun, di tengah euforia itu, muncul pula suara skeptis. Mantan politisi DAP, Wee Choo Keong, menyebut Islamisasi sebagai “gimik politik untuk meraih kekuasaan.” Pengusaha Shah Hakim Zain mengungkapkan hal senada, bahwa Gelombang Hijau sering dijadikan taktik oleh partai-partai ketika kehilangan pengaruh di ranah ekonomi dan sosial.

Malaysia di Persimpangan Konservatisme

Profesor James Chin memperkirakan bahwa dalam beberapa tahun mendatang, Malaysia akan menjadi jauh lebih konservatif dan Islam semakin dibirokratisasi.

Pertanyaannya: apakah gelombang ini benar-benar lahir dari keyakinan religius yang tulus, atau sekadar alat politik untuk mempertahankan kekuasaan?

Jawabannya mungkin tidak sederhana. Namun yang jelas, Gelombang Hijau kini telah menjadi kekuatan politik nyata yang tidak bisa diabaikan.

Masa depan pluralisme dan cita-cita Malaysia sebagai negara multikultural akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintahan Anwar Ibrahim dan masyarakat sipil dalam menavigasi arus konservatif ini tanpa kehilangan komitmen terhadap keadilan, kesetaraan, dan harmoni sosial. []

Lihat dokumentasi lengkap kegiatan ini di Instagram LP2M UIN SSC.

Baca artikel menarik lainnya di laman LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon: https://lp2m.uinssc.ac.id/category/berita/